Olahraga dan Kesehatan: Peraturan Menpora Tentang BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia)

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-0342.J/MENPORA/IX/2009

TENTANG

BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)

MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai olahraga profesional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tentang Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Kementerian Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 35);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG BADAN OLAHRAGA PROFESIONAL INDONESIA (BOPI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan pengertian :

1. Badan Olahraga Profesional Indonesia yang selanjutnya disingkat BOPI adalah badan yang berwenang melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

3. Pengawasan dan pengendalian adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

5. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya yang dilaksanakan atas dasar kemahiran berolahraga.

6. Representasi adalah seseorang yang dinilai mampu bertindak sebagai perwakilan BOPI pada suatu cabang olahraga profesional yang pengangkatannya melalui keputusan Ketua Umum.

7. Komisi Adhoc adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Ketua Umum dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus dalam BOPI.

8. Organisasi Profesi adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum, memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keanggotaannya terdiri dari unsur profesi sejenis.

9. Organisasi Fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan hukum yang memiliki akte notaris, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengkoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu.

10. Kegiatan Olahraga Profesional adalah pertandingan/perlombaan olahraga yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

11. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi.

12. Menteri adalah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

BOPI merupakan Lembaga Mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

BOPI bertugas ;

1. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional.

2. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional.

3. Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

4. Menetapkan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

5. Memberikan ijin bagi olahragawan profesional yang akan mengikuti pertandingan dan perlombaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

6. Memberikan ijin penyelenggaraan pertandingan dan perlombaan olahraga profesional.

7. Mengikuti dan mengawasi jalannya pertandingan dan perlombaan olahraga profesional.

8. Memberikan ijin bagi olahragawan asing yang akan mengikuti pertandingan dan perlombaan olahraga profesional di Indonesia, melalui agen atau penyelenggara pertandingan dan perlombaan sebagai pihak yang melakukan pengurusan ijin dimaksud.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya BOPI mempunyai fungsi:

1 Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional melalui pembinaan peningkatan sarana dan prasarana dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2 Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan olahraga profesional melalui penegakan hukum dan penerapan sanksi, pemberian advokasi dan upaya keselamatan bagi pelaku olahraga profesional.

3 Pengkajian dan pengembangan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan program, kerjasama, bisnis dan evaluasi.

4 Penyiapan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional melalui penyusunan perangkat lunak dan pengelolaan sistem informasi.

5 Pelaksanaan administrasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Untuk melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 tersebut di atas BOPI mempunyai kewenangan:

1. Menerbitkan lisensi bagi kepentingan kegiatan olahraga profesional.

2. Melakukan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tanggung jawab Badan Olahraga Profesional Indonesia adalah terlaksananya kegiatan olahraga profesional yang diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi BOP terdiri atas :

a. Pembina;

b. Pembina Harian;

c. Penasehat;

d. Ketua Umum;

e. Ketua Harian;

f. Sekretaris Jenderal;

g. Wakil Sekretaris Jenderal;

h. Bendahara Umum;

i. Hubungan Masyarakat;

j. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;

k. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

l. Bidang Kelembagaan dan Bisnis;

m. Sub-sub Bidang.

(2) Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, Hubungan Masyarat, Bidang Pembinaan dan Pengembangan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Bidang Kelembagaan dan Bisnis, para Sub Bidang disebut sebagai pengurus BOPI.

(3) Pengurus BOPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Struktur organisasi BOPI tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 8

(1) Pembina secara ex officio dijabat oleh Menteri.

(2) Ketua Harian secara ex officio dijabat oleh Pejabat Eselon I yang membidangi olahraga pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

(3) Ketua Umum dijabat oleh seseorang yang memenuhi kriteria minimal dalam pemahaman organisasi, secara aktif dan terus menerus mengikuti kegiatan yang berhubungan secara berada dalam lingkungan olahraga profesional.

Pasal 9

(1) Pembina mempunyai tugas memberikan petunjuk, arahan dan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

(2) Pembina harian mempunyai tugas membantu Pembina dalam melaksanakan tugas Pembina sehari-hari.

(3) Penasehat mempunyai tugas memberikan masukan baik diminta atau tidak bagi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi.

Pasal 10

(1) Ketua Umum mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

c. Penetapan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

d. Pelaksanaan administrasi Badan Olahraga Profesional Indonesia;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

(3) Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

(1) Ketua Harian mempunyai tugas melakasanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Harian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

c. Pengkajian kebijakan dan pelaksanaan sistem pembinaan dan pengembangan dan pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

d. Penetapan standar, norma, prosedur dan kriteria pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Badan Olahraga Profesional Indonesia;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

(3) Ketua Harian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 12

(1) Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi bagi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Badan olahraga Profesional Indonesia;

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Olahraga Profesional Indonesia;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dan organisasi/lembaga olahraga profesional;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Harian.

(3) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 13

(1) Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas membantu Sekretaris Jenderal dalam koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi bagi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Wakil Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi kegiatan Badan Olahraga Profesional Indonesia;

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Olahraga Profesional Indonesia;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum, Ketua Harian, dan Sekretaris Jenderal.

(3) Wakil Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 14

(1) Bendahara Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas Bendahara Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan anggaran;

b. Pengelolaan kas dan perbendaharaan;

c. Akuntansi dan Verifikasi;

d. Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan.

(3) Bendahara umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 15

(1) Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menjelaskan peran dan fungsi dalam rangka membina hubungan harmonis antara Badan Olahraga Profesional Indonesia dengan masyarakat olahraga profesional dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi antara keduanya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Humas menyelenggarakan fungsi :

a. Melakukan lobi;

b. Berbicara didepan public;

c. Menyelenggarakan acara;dan

d. Membuat pernyataan tertulis.

(3) Hubungan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 16

(1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga profesional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga profesional;

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga profesional;

c. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana olahraga profesional;

d. Pengkajian kebijakan dan pelaksanaan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga profesional;

e. Penatapan standar, norma, prosedur, dan kriteria pembinaan dan pengembangan olahraga profesional;

f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional Indonesia;

g. Pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Harian.

(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 17

(1) Bidang Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;

c. Sub Bidang Iptek.

(2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang pembinaan dan pengembangan olahraga profesional serta melakukan tugas-tugas lain tentang pembinaan dan pengembangan yang diberikan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

(3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga profesional serta melakukan tugas-tugas lain tentang sarana dan prasarana olahraga profesional yang diberikan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

(4) Sub Bidang Iptek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur tentang penerapan iptek untuk kemajuan olahraga profesional serta melakukan tugas-tugas lain tentang iptek dan litbang yang diberikan oleh Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan .

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pembinaan, Sub Bidang Sarana dan Prasarana, Sub Bidang Iptek bertanggung jawab kepada Bidang Pembinaan dan Pengembangan.

Pasal 18

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengendalian dan hukum olahraga profesional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

c. Pengkajian kebijakan dan pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi;

e. Pemberian advokasi olahraga profesional;

f. Pengupayaan keselamatan pelaku olahraga profesional;

g. Penetapan standar, norma, prosedur dan kriteria pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan bidang pengawasan, pengendalian dan hukum olahraga profesional;

i. Pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Harian.

(3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 19

(1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

b. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi;

c. Sub Bidang Keselamatan.

(2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan:

a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur tentang pengawasan dan pengendalian olahraga profesional;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan olahraga profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi olahraga profesional, organisasi fungsional dan organisasi profesi;

c. Melakukan tugas-tugas lain tentang pengawasan dan pengendalian olahraga profesional yang diberikan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(3) Sub Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang penegakan hukum dan advokasi olahraga profesional;

b. Melakukan penegakan hukum dan advokasi bagi olahragawan profesional, organisasi fungsional dan organisasi profesi;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan pengembangan program olahraga profesional;

d. Membuat rekomendasi tentang pemberian sanksi bagi pelanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. Melakukan tugas-tugas lain tentang penegakan hukum dan advokasi yang diberikan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(4) Sub Bidang Keselamatan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur tentang keselamatan pelaku olahraga profesional;

b. Melakukan pengawasan medis terhadap pelaku olahraga profesional;

c. Merekomendasikan ijin medis kelayakan pertandingan/perlombaan olahraga profesional;

d. Melakukan tugas-tugas lain tentang keselamatan olahragawan profesional yang diberikan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Penegakan Hukum, Sub Bidang Advokasi dan Sub Bidang Keselamatan bertanggung jawab kepada Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 20

(1) Bidang Kelembagaan dan Bisnis mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan bisnis olahraga profesional

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kelembagaan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan bisnis olahraga profesional;

b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan bisnis olahraga profesional;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja dengan instansi terkait dengan organisasi/lembaga olahraga profesional;

d. Penetapan standar, norma, prosedur dan kriteria kelembagaan dan bisnis olahraga profesional;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Bidang Kelembagaan dan Bisnis Olahraga Profesional Indonesia;

f. Pelaksanaan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Harian.

(3) Bidang Kelembagaan dan Bisnis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 21

(1) Bidang Kelembagaan melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Bidang Rencana dan Program;

b. Sub Bidang Kerja Sama dan Bisnis;

c.Sub Bidang Evaluasi dan Sertifikasi.

(2) Sub Bidang Rencana dan Program mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang program pengembangan/pengawasan terhadap/melalui kegiatan olahraga profesional;

b. Melakukan penyusunan rencana dan program monitoring kegiatan organisasi olahraga profesional;

c. Melakukan tugas-tugas lain tentang rencana dan program pengembangan/pengawasan terhadap/melalui kegiatan olahraga profesional yang diberikan oleh Bidang Kelembagaan.

(3) Sub Bidang Kerjasama dan Bisnis mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria dan prosedur tentang kerjasama dan bisnis olahraga profesional;

b. Melakukan perintisan kerjasama bisnis dengan berbagai pihak untuk pengembangan olahraga profesional;

c. Melakukan meningkatkan hubungan kerjasama baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

d. Melakukan tugas-tugas lain tentang kerjasama dan bisnis yang diberikan oleh Bidang Kelembagaan.

(4) Sub Bidang Evaluasi dan Sertifikasi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan standarisasi teknis, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur tentang evaluasi dan sertifikasi pengembangan/pengawasan terhadap/melalui kegiatan olahraga profesional;

b. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan olahraga profesional;

c. Melakukan penyusunan kriteria dan persyaratan pemberian sertifikasi olahraga profesional;

d. Melakukan penyiapan dan pemantauan serta laporan pelaksanaan program kegiatan sertifikasi olahraga profesional;

e. Melakukan tugas-tugas lain tentang evaluasi dan sertifikasi olahraga profesional yang diberikan oleh Bidang Kelembagaan.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Program, Sub Bidang Kerjasama dan dan Bisnis serta Sub Bidang Evaluasi dan Sertifikasi bertanggung jawab kepada Bidang Kelembagaan.

Pasal 22

Apabila dipandang perlu Ketua Umum dapat menambah atau mengurangi susunan organisasi Badan Olahraga Profesional Indonesia.

BAB V

REPRESENTASI, BOPI DAERAH DAN KOMISI ADHOC

Pasal 23

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Ketua Umum dapat mengangkat 1 (satu) orang pada tiap cabang olahraga profesional yang bertindak sebagai representasi dari BOPI.

(2) Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempunyai tugas :

a. Memonitor kegiatan yang ada pada cabang olahraga profesional yang bersangkutan;

b. Melakukan koordinasi dengan BOPI dalam pelaksanaan kegiatan cabang olahraga profesional yang bersangkutan;

c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum;

d. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum yang berkaitan dengan cabang olahraga profesional yang bersangkutan.

(3) Dalam menjalankan tugasnya representasi bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

Pasal 24

(1) Untuk menjangkau pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional di seluruh Indonesia Ketua Umum atas nama Menteri dapat membentuk BOPI Daerah.

(2) Tugas, Fungsi dan struktur BOPI Daerah diatur tersendiri melalui Keputusan Ketua Umum.

Pasal 25

(1) Ketua Umum dapat membentuk Komisi Adhoc untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BOPI.

(2) Komisi Adhoc beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Para Ketua Bidang ditambah 3 (tiga) orang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

(3) Komisi Adhoc diketuai oleh Ketua Harian.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Adhoc dibantu oleh 1 (satu) orang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

(5) Komisi Adhoc bertugas membantu Ketua Umum dalam penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus.

(6) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Adhoc bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 26

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian pengurus BOPI dilakukan oleh Menteri.

Pasal 27

(1) Komisi Adhoc diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum atas usul Ketua Harian.

(2) Representasi BOPI pada cabang olahraga profesional diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum.

Pasal 28

Pengurus BOPI Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari BOPI Pusat.

BAB VII

SUMBER KEUANGAN

Pasal 29

(1) Sumber keuangan BOPI diperoleh dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

b. Sumbangan dan bantuan lain yang tidak mengikat;

c. Sumber-sumber lain yang sah.

(2) Sumber keuangan BOPI Daerah diperoleh dari;

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Sumbangan dan bantuan lain yang tidak mengikat;

d. Sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor :KEP-0804/MENPORA/VII/2005 tentang Badan Pengembangan dan Pengawasan Olahraga Profesional Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.